BERITA POLRI INVESTIGASI|Pelalawan – Polemik ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU 14-283-690 Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, terus menjadi sorotan publik. Sudah empat bulan terakhir, masyarakat dan para sopir mengaku tidak lagi dapat mengisi solar subsidi di SPBU tersebut.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama bagi sopir truk, kendaraan angkutan umum, hingga warga tempatan yang menggantungkan aktivitas transportasi pada solar subsidi.
“Kami bingung, sudah empat bulan terakhir solar subsidi tidak ada. SPBU ini seperti berhenti melayani kendaraan. Ada apa sebenarnya?” keluh salah satu sopir yang melintas di Jalan Lintas Timur, Jumat (21/11/2025).
Pertanyaan Publik: SPBU Disanksi atau Ada Masalah Internal?
Publik menduga ada dua kemungkinan:
1. SPBU 14-283-690 mendapat sanksi dari Pertamina, sehingga pasokan BBM subsidi dihentikan sementara.
2. Adanya dugaan pelanggaran atau penyimpangan internal dari pihak pengelola SPBU sendiri.
Namun hingga kini, tidak ada penjelasan resmi baik dari manajemen SPBU maupun Pertamina.
“Kalau memang disanksi, jangan terlalu lama. Kami butuh BBM untuk bekerja,” ujar warga Dundangan.
Desakan Sidak dari Pertamina & BPH Migas
Warga dan sopir mendesak Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) serta Pertamina untuk segera melakukan sidak dan audit operasional SPBU 14-283-690.
Mereka juga meminta agar rekaman CCTV SPBU diperiksa, guna memastikan apakah benar selama empat bulan terakhir tidak ada aktivitas penjualan solar subsidi.
Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan solar untuk transportasi dan distribusi bahan pokok dipastikan meningkat. Publik menilai Pertamina harus memastikan pasokan BBM subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran.
Respons Pihak SPBU: “Kuota Habis”
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp di nomor 0822-8875-36XX, pihak SPBU melalui Kaban, selaku Manager SPBU, menyampaikan pesan singkat:
“Kuota habis Pak, running teks juga belum selesai.”
“Kirim rek buat beli rokok pak.”
Pernyataan tersebut menimbulkan reaksi beragam dan dinilai tidak profesional oleh masyarakat yang menanti jawaban resmi mengenai situasi yang terjadi.
Publik Minta Kejelasan
Masyarakat Pelalawan mendesak Pertamina dan BPH Migas segera memberi keterangan terbuka, agar tidak muncul spekulasi liar di lapangan.
Kejelasan ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan BBM subsidi jenis solar kembali tersedia bagi kendaraan masyarakat dan sopir angkutan umum.(FRN)
