BERITA POLRI INVESTIGASI|Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Pusat Sejarah Polri menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2026 di Hotel Oakwood TMII, Jakarta Timur, pada 11–12 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema “Reaktualisasi Tribrata dan Catur Prasetya untuk Penguatan Polri Presisi dalam Mendukung Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.”
Rakernis dihadiri Kepala Pusat Sejarah Polri Brigjen Pol Abas Basuni beserta pejabat utama Pusjarah Polri dan peserta dari berbagai satuan kerja Mabes Polri maupun kewilayahan yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol Abas Basuni menegaskan bahwa Pusjarah Polri memiliki peran strategis dalam menjaga dan menginternalisasikan nilai-nilai kesejarahan di lingkungan kepolisian. Menurutnya, sejarah menjadi bagian penting dalam membangun identitas dan karakter institusi Polri.
Ia menjelaskan, tugas Pusjarah Polri tidak hanya sebatas penelitian, dokumentasi, dan pengkajian sejarah kepolisian, tetapi juga menjaga sistem nilai yang menjadi fondasi moral anggota Polri.
“Nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya menjadi pedoman hidup dan pedoman kerja anggota Polri dalam mewujudkan profesionalisme tugas,” ujar Abas Basuni, Senin (11/5/2026).
Kapusjarah juga menekankan bahwa konsep Polri Presisi harus dipahami secara menyeluruh, termasuk dalam perspektif kesejarahan yang mencakup pendekatan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Menurutnya, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan pijakan penting dalam menjaga identitas bangsa serta memperkuat integritas personel Polri di tengah perkembangan zaman.
Rakernis tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai fungsi di lingkungan Polri dan lembaga pengawas eksternal.
Irwasum Polri yang diwakili Brigjen Pol Eddy Hermanto menyampaikan materi mengenai penguatan integritas dan profesionalisme menuju Polri Presisi. Sementara As SDM Kapolri yang diwakili Brigjen Pol Budhi Herdi Susianto membahas penguatan sumber daya manusia yang berintegritas dalam mendukung transformasi Polri.
Di bidang komunikasi publik, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyoroti tantangan perkembangan teknologi informasi serta pentingnya penguatan fungsi kehumasan di era digital.
Ia menegaskan implementasi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang fungsi kehumasan harus dijalankan seluruh personel Polri, termasuk jajaran Pusjarah Polri, agar penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara profesional, terbuka, dan mudah dipahami.
Menurutnya, tantangan komunikasi digital saat ini semakin kompleks dengan munculnya misinformasi, disinformasi, dan malinformasi sehingga diperlukan penguatan manajemen media dan penyampaian informasi yang faktual dan terpercaya.
“Reputasi Polri terbentuk dari akumulasi kinerja, sikap, dan interaksi personel dengan masyarakat yang dilakukan secara konsisten,” ujar Johnny Eddizon Isir.
Rakernis juga menghadirkan Komisioner Kompolnas RI Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasari yang memberikan pandangan terkait penguatan integritas dan profesionalisme anggota Polri dari perspektif pengawasan eksternal.
Selain itu, Kadiv Propam Polri yang diwakili AKBP Dr. H. Heru Waluyo memaparkan pentingnya pengawasan terhadap personel Polri guna meminimalisir pelanggaran disiplin, kode etik, maupun tindak pidana di lingkungan kepolisian.
Melalui Rakernis tersebut, Pusjarah Polri berharap nilai-nilai dasar kepolisian seperti Tribrata dan Catur Prasetya dapat terus terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas anggota Polri, sekaligus memperkuat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di tengah tantangan global dan era modernisasi.
