BERITA POLRI INVESTIGASI|Jakarta, 12 Oktober 2025 — Ketua Umum Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, menegaskan bahwa Polri merupakan pilar utama stabilitas negara yang harus dijaga dan diperkuat, bukan dijadikan sasaran kepentingan politik.
Ia menilai, di tengah wacana reformasi kepolisian yang ramai diperbincangkan, publik perlu bersikap bijak agar isu tersebut tidak bergeser menjadi ajang balas dendam politik.
“Kepercayaan masyarakat hanya kepada Polri. Jika Polri bubar, maka negara akan goyah,” tegas Agus Flores dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (12/10).
Menurutnya, desakan reformasi sejatinya harus diarahkan untuk memperbaiki sistem dan pelayanan, bukan sebagai alat untuk menyerang atau melemahkan institusi yang menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan nasional.
Agus mengingatkan bahwa tidak semua pihak yang mendorong reformasi memiliki niat tulus memperbaiki. Sebagian, katanya, justru menggunakan isu tersebut untuk kepentingan kelompok tertentu yang merasa kehilangan pengaruh.
“Reformasi Polri hanya menjadi isu karena sakit hati dari kelompok yang saya anggap sebagai pengkhianat negara dan pengkhianat pimpinan. Hanya di Polri nilai Satya Haprabu masih dipegang teguh,” ujarnya.
Ia menjelaskan, falsafah Satya Haprabu—yang berarti kesetiaan kepada pemimpin yang adil—masih menjadi nilai luhur yang dipegang kuat oleh anggota Polri. Prinsip tersebut menjadi dasar moral yang membedakan Polri dari institusi lain dalam menjaga loyalitas dan profesionalisme.
Sebagai organisasi yang aktif mendukung transparansi dan reformasi internal Polri, Fast Respon Polri menilai perlu adanya kewaspadaan terhadap upaya politisasi reformasi. Agus menegaskan bahwa kritik dan evaluasi terhadap institusi adalah hal wajar, tetapi harus dilakukan dengan tanggung jawab dan semangat membangun.
“Kami tidak menolak evaluasi. Tapi jangan jadikan reformasi sebagai tameng untuk menyerang institusi. Polri hari ini sudah jauh lebih transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap masukan. Namun semua itu harus tetap dalam koridor hukum dan etika,” jelasnya.
Ia menilai, tantangan terbesar Polri saat ini bukan hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari serangan opini publik yang sistematis untuk mendiskreditkan citra institusi di mata masyarakat.
Dalam pandangan Agus Flores, di tengah situasi sosial dan politik yang dinamis, negara justru membutuhkan Polri yang kuat, solid, dan profesional. Ia mengajak seluruh elemen bangsa—terutama generasi muda dan tokoh masyarakat—untuk bersama-sama menjaga marwah Polri.
“Kalau ada oknum yang menyimpang, mari kita dorong agar ditindak tegas. Tapi jangan sampai kepercayaan terhadap institusi hancur karena ulah segelintir orang. Polri adalah tulang punggung keamanan nasional,” tandasnya.
Agus menegaskan, pelemahan terhadap Polri sama saja dengan membuka pintu instabilitas nasional. Karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk memperkuat kepercayaan dan kolaborasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum.
Berbagai elemen masyarakat di daerah pun menyuarakan dukungan terhadap Polri. Mereka menilai, di tengah berbagai tantangan keamanan dan disinformasi, keberadaan Polri tetap menjadi kebutuhan utama dalam menjaga ketertiban.
“Kritik boleh, tapi harus disertai solusi, bukan provokasi. Polri sekarang jauh lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Kita harus dukung agar semakin profesional,” ujar Ali Mahmud, tokoh masyarakat di Surabaya.
Dengan dukungan publik yang terus menguat dan komitmen reformasi internal yang berjalan konsisten, Fast Respon Polri optimistis Polri akan terus tumbuh sebagai institusi modern, humanis, dan dipercaya rakyat.
