BERITA POLRI INVESTIGASI|Jakarta – Divisi Humas Polri menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam memastikan penyampaian informasi yang akurat dan dapat dipercaya di tengah derasnya arus informasi digital yang belum tentu terverifikasi.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. Dedi Prasetyo, dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).
Dalam arahannya, Wakapolri menyoroti meningkatnya tantangan yang dihadapi jajaran Humas Polri seiring masifnya penyebaran hoaks dan disinformasi di ruang digital. Menurutnya, kecepatan penyebaran informasi saat ini sering kali melampaui proses verifikasi, sehingga berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Humas Polri hadir tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi memastikan bahwa informasi yang diterima publik adalah kebenaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kepanikan hingga konflik sosial, sementara informasi yang benar justru berperan menjaga stabilitas dan ketenangan masyarakat. Karena itu, peran Humas menjadi krusial dalam menjaga kualitas informasi publik.
Lebih lanjut, Wakapolri mengungkapkan bahwa Divhumas Polri telah mengembangkan sistem komunikasi modern berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi, menganalisis, serta merespons isu secara cepat dan tepat.
Dengan dukungan tersebut, Humas Polri tidak hanya berfungsi melakukan klarifikasi, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi penyebaran disinformasi sebelum meluas.
Wakapolri juga menilai bahwa dinamika “perang informasi” di era digital menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara serius oleh institusi Polri, dengan Humas sebagai elemen kunci dalam menjaga stabilitas informasi publik.
Menutup arahannya, ia mengingatkan seluruh jajaran Humas Polri untuk terus meningkatkan kecepatan, ketepatan, serta kredibilitas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Humas Polri harus menjadi sumber informasi yang terpercaya, mampu meluruskan informasi, dan menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
