BERITA POLRI INVESTIGASI|Jakarta – Pusat Keuangan (Puskeu) Polri meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2025 dalam ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini dalam acara bertema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” di Green Terrace TMII, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).
Capaian tersebut menempatkan Puskeu sebagai satu-satunya satuan kerja tingkat Mabes Polri yang berhasil memperoleh predikat Menuju WBBM tahun ini.
Selain Puskeu, tiga satuan kerja kewilayahan Polri yang turut menerima predikat serupa yakni Biro SDM Polda Sulawesi Selatan, Ditlantas Polda Jawa Timur, dan Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur. Sementara beberapa satker lainnya meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), antara lain Bidkeu Polda DIY, Jambi, Papua Barat, dan Jawa Barat.
Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johny Eddizon Isir menyatakan, penghargaan tersebut menjadi indikator konkret konsistensi Polri dalam menjalankan reformasi birokrasi, khususnya pada aspek tata kelola keuangan.
“Predikat Menuju WBBM menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Polri semakin transparan, akuntabel, dan profesional. Transformasi yang dilakukan berjalan terukur dan berkelanjutan,” ujar Johny.
Ia menambahkan, predikat WBBM merupakan level tertinggi dalam pembangunan Zona Integritas, yang tidak hanya menekankan pencegahan korupsi, tetapi juga kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan evaluasi nasional tahun 2025, nilai rata-rata SAKIP Kementerian/Lembaga mencapai 73,61, pemerintah provinsi 69,05, serta pemerintah kabupaten/kota 64,89. Dari 297 instansi yang mengikuti evaluasi pembangunan Zona Integritas, sebanyak 133 instansi dinyatakan lolos predikat WBK dan/atau WBBM.
Menurut Menteri PANRB, penguatan SAKIP dan pembangunan Zona Integritas menjadi instrumen utama memastikan anggaran negara berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan Puskeu Polri ini dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran institusi, sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Polri dalam mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola yang bersih dan berintegritas,” tutup Johny.
