BERITA POLRI INVESTIGASI|Jakarta – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menegaskan komitmen Korlantas Polri dalam mendukung dan mengamankan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri hari kedua yang digelar di The Krakatau Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Rapim Polri mengusung tema “Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung, dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026.” Forum ini menjadi wadah konsolidasi strategis seluruh jajaran Polri dalam menyamakan persepsi dan langkah menghadapi agenda nasional tahun mendatang.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa Rapim merupakan momentum penting untuk memperkuat soliditas internal sekaligus memastikan kesiapan Polri dalam mengawal kebijakan Presiden dan program prioritas nasional.
“Hari ini kita melaksanakan Rapim Polri hari kedua sebagai lanjutan dari kemarin. Sesuai tema, Polri siap mengawal dan mengamankan program kerja pemerintah tahun 2026,” ujar Kapolri kepada awak media.
Pada hari kedua Rapim, Polri menghadirkan empat narasumber dari kementerian dan lembaga guna memperkaya perspektif kebijakan. Salah satu narasumber, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn) Prof. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Mendagri, struktur dan jaringan Polri yang menjangkau hingga tingkat desa menjadi kekuatan strategis dalam mendukung kebijakan nasional di daerah, termasuk pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi lokal.
“Polri memiliki jejaring hingga ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa. Ini menjadi kekuatan besar untuk bersama pemerintah daerah mengawal kebijakan, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif dan efisien sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan Polri dinilai krusial agar implementasi kebijakan berjalan optimal tanpa memicu gejolak sosial.
Melalui Rapim Polri 2026, diharapkan seluruh jajaran semakin solid dan adaptif dalam mendukung agenda pembangunan nasional, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan setiap program strategis pemerintah dapat terlaksana secara aman dan lancar.
