BERITA POLRI INVESTIGASI|Surabaya – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menghadiri kegiatan Normalisasi Kendaraan Lebih Dimensi Tahun 2025 yang digelar di Jawa Timur. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan menjadi bagian dari agenda nasional menuju Indonesia Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027.
Menteri Perhubungan menegaskan bahwa normalisasi kendaraan angkutan barang merupakan langkah strategis dalam membangun sistem transportasi darat yang berkeselamatan, tertib, dan berkelanjutan. Persoalan over dimension dan over load tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kendaraan, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan publik, efisiensi logistik, ketahanan infrastruktur, serta daya saing nasional.
“Kendaraan yang tidak sesuai dimensi dan muatan terbukti meningkatkan risiko kecelakaan fatal, mempercepat kerusakan jalan, serta menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar,” ujar Menhub.
Menhub juga mengutip laporan World Health Organization (WHO) dalam Global Status Report on Road Safety yang menyebut kendaraan tidak memenuhi standar keselamatan sebagai salah satu faktor utama tingginya angka fatalitas di jalan. Prinsip one is too many ditegaskan sebagai komitmen bersama bahwa satu korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas tidak dapat ditoleransi.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat koordinasi dan efektivitas program menuju Zero ODOL 2027. Menurutnya, komitmen tersebut melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha transportasi, hingga komunitas sopir di Jawa Timur.
“Kami siap membangun koordinasi dan penguatan tata kelola transportasi. Over dimension over load ini merupakan bagian yang harus dirapikan dalam sistem transportasi Indonesia, termasuk di Jawa Timur,” kata Khofifah.
Khofifah menilai kehadiran jajaran Kementerian Perhubungan, Kakorlantas Polri, Direktur Utama Jasa Marga, serta Plt Direktur Utama Jasa Raharja sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam memperkuat sosialisasi kebijakan Zero ODOL. Ia berharap sepanjang 2026 menjadi masa penyesuaian sebelum penerapan penuh pada 2027.
“Keselamatan seluruh pengguna jalan adalah prioritas utama. Selain itu, kebijakan Zero ODOL juga penting untuk menjaga kualitas dan kapasitas jalan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kendaraan ODOL berpotensi mempercepat kerusakan jalan yang seharusnya dapat bertahan puluhan tahun. Kondisi tersebut berdampak pada efisiensi anggaran serta kelancaran distribusi logistik nasional, termasuk kebutuhan pokok seperti beras, LPG 3 kilogram, dan pupuk.
Dalam kesempatan tersebut, BPTD Kelas II Jawa Timur melaksanakan normalisasi terhadap 26 kendaraan perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) secara sukarela. Langkah ini dinilai sebagai contoh konkret transformasi angkutan barang berkeselamatan melalui pendekatan kolaboratif, bukan semata penindakan.
Dukungan juga diberikan oleh PT Jasa Raharja yang memfasilitasi normalisasi 100 kendaraan sebagai upaya pencegahan kecelakaan, serta PT Jasa Marga yang aktif mendukung kebijakan nasional penanganan ODOL di ruas jalan tol.
Kementerian Perhubungan turut menyampaikan apresiasi kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho atas dukungan konsisten terhadap program Zero ODOL, khususnya dalam penguatan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Sebagai bentuk penghargaan, Kementerian Perhubungan memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur, Kakorlantas Polri, PT Jasa Raharja, PT Jasa Marga, serta Gerakan Sopir Jawa Timur atas komitmen dan langkah strategis mendukung kebijakan nasional menuju Zero Over Dimension Over Load 2027.
“Keberhasilan Zero ODOL tidak bisa dicapai oleh satu institusi. Diperlukan sinergi semua pihak agar sistem transportasi dan logistik nasional semakin aman, efisien, dan berdaya saing,” pungkas Menhub.
