BERITA POLRI INVESTIGASI|Jakarta – Warga Kampung Tambun Rengas, Cakung Timur, Jakarta Timur, kini menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) setelah sebelumnya sempat melakukan penolakan, Senin (23/2/2026). Perubahan sikap tersebut terjadi setelah pemerintah daerah bersama pihak pengelola menggelar rangkaian dialog dan sosialisasi kepada masyarakat.
Sebelumnya, sebagian warga menyampaikan keberatan terhadap proyek tersebut karena kekhawatiran terkait potensi dampak lingkungan, seperti pencemaran udara, bau tidak sedap, serta risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar.
Penolakan itu disebut sebagai bentuk kepedulian warga terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal mereka.
Situasi mulai berubah setelah digelar pertemuan terbuka yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan ibu-ibu warga setempat.
Dalam forum tersebut, pemerintah menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme kerja teknologi RDF, termasuk sistem pengolahan tertutup dan pengendalian emisi yang diklaim telah memenuhi standar lingkungan.
Perwakilan warga menyatakan bahwa penjelasan teknis yang lebih komprehensif membantu meluruskan berbagai informasi yang sebelumnya beredar di masyarakat.
“Awalnya kami menolak karena belum memahami secara utuh. Setelah ada penjelasan dan jaminan pengawasan, kami melihat ini bisa menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah jangka panjang,” ujar tokoh masyarakat setempat, Lutfi.
Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pembangunan fasilitas RDF bertujuan mengurangi volume sampah yang selama ini menjadi persoalan serius di wilayah Jakarta.
Selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, proyek tersebut juga diharapkan membuka peluang kerja serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Meski telah menyatakan dukungan, warga Tambun Rengas menegaskan akan tetap mengawal proses pembangunan hingga operasional fasilitas RDF agar berjalan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama.
Perubahan sikap warga ini dinilai menjadi contoh pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap proyek pembangunan, sehingga kebijakan yang diambil dapat diterima secara kolektif serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi semua pihak.
