BERITA POLRI INVESTIGASI /BOGOR – Proyek pembangunan Hotel Sayaga Wisata milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sayaga Wisata Bogor kembali menjadi sorotan publik. Meski telah menelan penyertaan modal daerah hingga ratusan miliar rupiah sejak beberapa tahun terakhir, hotel yang berlokasi di Jalan Raya Tegar Beriman itu dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.
Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan Hotel Sayaga mulai berjalan pada periode 2016–2018 dengan penyertaan modal daerah sekitar Rp178,2 miliar.
Pemerintah Kabupaten Bogor kemudian kembali menambah modal sebesar Rp35,6 miliar melalui APBD Tahun Anggaran 2025 guna menyelesaikan pembangunan fisik hotel.
Selain itu, pihak operator yang bekerja sama dengan Horison Hotel Group juga dilaporkan memberikan investasi pembangunan sekitar Rp17,8 miliar pada tahun 2024 melalui skema kerja sama pengelolaan.
Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu (KBB), Rizwan Riswanto, menilai penggunaan anggaran yang cukup besar tersebut perlu disertai transparansi pengelolaan yang jelas.
Menurutnya, karena dana yang digunakan berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah, maka pengelolaan proyek tersebut seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
“Kami mendorong agar dilakukan audit investigatif oleh lembaga berwenang sehingga pengelolaan proyek ini dapat dipastikan berjalan transparan,” ujarnya.
Dalam perjalanannya, proyek pembangunan hotel tersebut juga sempat mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Kontraktor proyek bahkan diketahui pernah dikenai denda sekitar Rp3,6 miliar akibat keterlambatan pembangunan.
Selain itu, muncul pula sorotan mengenai transparansi pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan daerah tersebut. Sejumlah pihak menilai perlu adanya penjelasan resmi dari pihak manajemen agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Sayaga Wisata Bogor maupun instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai sorotan tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan berimbang.
Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai pengelolaan proyek tersebut agar informasi yang berkembang di ruang publik dapat diluruskan secara transparan.
(Kbb/DidiS)
