BERITA POLRI INVESTIGASI|BEKASI – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk merespons secara cepat setiap laporan terkait pungutan liar (pungli), premanisme, maupun tindak kejahatan lain yang berpotensi mengganggu aktivitas perusahaan dan iklim investasi di Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang digelar di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” itu diikuti sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan yang berada di kawasan MM2100 dan sekitarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri meminta pekerja maupun pengusaha tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungli, aksi premanisme, atau bentuk gangguan keamanan lainnya di lingkungan kawasan industri.
Menurutnya, setiap laporan harus segera ditindaklanjuti agar keamanan kawasan industri tetap terjaga dan aktivitas produksi perusahaan tidak terganggu.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Listyo Sigit.
Kapolri menilai keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan investor. Gangguan keamanan, sekecil apa pun, berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat.
Karena itu, Polri berkomitmen memberikan perlindungan terhadap aktivitas usaha yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus memastikan kawasan industri tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif.
Listyo Sigit juga mengaitkan kondisi keamanan dengan agenda pemerintah dalam mendorong investasi dan hilirisasi di berbagai sektor strategis. Pengembangan industri, menurutnya, membutuhkan dukungan lingkungan usaha yang memiliki kepastian hukum dan keamanan.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” katanya.
Ia menegaskan, keberadaan investasi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berhubungan langsung dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, Kapolri mengingatkan bahwa keamanan dan kepastian berusaha harus berjalan seimbang dengan pemenuhan hak-hak pekerja. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menaati regulasi ketenagakerjaan dan membangun hubungan industrial yang berkeadilan.
“Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kapolri berharap sinergi antara kepolisian, pekerja, pengusaha, dan pemerintah dapat terus diperkuat. Dengan terciptanya kawasan industri yang aman, hubungan industrial yang sehat, serta penegakan hukum yang konsisten, iklim investasi di Indonesia diharapkan semakin kondusif.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kegiatan industri dan memastikan manfaat investasi dapat dirasakan secara luas oleh perusahaan, pekerja, masyarakat, serta perekonomian nasional.
(Nuriman)
