BERITA POLRI INVESTIGASI|JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya, Hambalang, Bogor, pada Minggu, 23 November 2025.
Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait penegakan hukum di sektor kehutanan dan pertambangan.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menyoroti empat fokus utama:
1. Laporan hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta rencana tindak lanjutnya.
2. Penertiban kawasan pertambangan, khususnya yang terindikasi melanggar aturan.
3. Konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.
4. Upaya penanganan kawasan ilegal yang sulit dijangkau aparat, termasuk wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain:
• Menteri ESDM
• Menteri Hukum dan HAM
• Menteri Pertahanan
• Menteri Sekretaris Negara
• Sekretaris Kabinet
• Jaksa Agung
• Kapolri
• Panglima TNI
• Kepala BPKP
• Ketua PPATK
Kehadiran Kapolri dan Panglima TNI dalam pertemuan tersebut memperkuat sinergi penegakan hukum, terutama dalam operasi terpadu pemberantasan praktik ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.***
