Saat Pers Diminta Jadi Guru Bangsa: Idealisme vs Etika Jurnalistik

 

BERITA POLRI INVESTIGASI I Jakarta— Pasca reformasi 1998, pers Indonesia bebas. Tapi kebebasan itu datang dengan PR baru: bukan hanya mengawasi kekuasaan, tapi juga mencerdaskan rakyat. Gagasan itu dituangkan Prof. Dr. Panji Gumilang dalam artikel “Mendidik Bangsa dengan Pers” di Majalah Al-Zaytun, 2002.

Sebuah kajian terbaru dari Dr. H.C Sastra Suganda membedah ulang tulisan itu. Hasilnya: visinya ideal, tapi praktiknya penuh jebakan etika.

*1. Pers dan Sekolah, Tugasnya Sama*
Dalam analisis wacana kritis, artikel itu membangun narasi sederhana: pendidikan dan pers punya tujuan sama.

Pendidikan bekerja secara sistematis di kelas. Pers bekerja secara cepat dan masif di ruang publik. Dua-duanya ditargetkan untuk melahirkan bangsa yang cerdas, bijak, menguasai sains, dan siap bersaing global.

“Ini jurnalisme edukatif. Media tidak hanya melapor, tapi ikut membangun,” tulis kajian tersebut.

*2. Ujian Habermas: Ruang Publik atau Refeodalisasi?*
Kajian ini memakai kacamata Jürgen Habermas. Menurut Habermas, pers adalah jantung ruang publik. Tempat warga berdebat rasional.

Masalahnya muncul saat pers terlalu dekat dengan satu lembaga.

Studi kasusnya adalah kerja sama Majalah GARDA dengan Ma’had Al-Zaytun. Dalam artikel 2002 itu disebut juga sumbangan 200 sak semen. Di mata peneliti, ini contoh “jurnalisme kolaboratif”.

Ideal? Iya. Problematis? Juga iya. Karena ketika garis antara jurnalis, pendidik, dan donatur kabur, potensi “refeodalisasi” muncul. Independensi pers bisa tergadaikan.

*3. Catatan 2026: Kita Butuh Batas yang Jelas*
23 tahun kemudian, model kolaborasi media dan lembaga pendidikan makin banyak. Ada media kampus, media komunitas, bahkan brand journalism.

Kesimpulan kajiannya jelas: Gagasan “pers sebagai pendidik bangsa” tetap penting. Apalagi di era hoaks dan disinformasi.

Tapi tanpa batas etika yang tegas, kolaborasi bisa berbalik jadi alat legitimasi, bukan pencerahan.

*PENUTUP*
Artikel 2002 itu adalah dokumen penting. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan pers harus diisi dengan tanggung jawab. Mencerdaskan boleh. Tapi jangan sampai lupa fungsi utama pers: mengkritisi, bahkan saat yang dikritisi adalah “mitra” sendiri.

_Kajian dirujuk dari: Sastra Suganda, “Jurnalisme Edukatif dan Peran Pers dalam Mencerdaskan Bangsa”, STI Jurnalistik Nakula Sadewa._

Reporter Sastra. S

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *