BERITA POLRI INVESTIGASI|JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperkuat Layanan Polisi 110 sebagai salah satu instrumen utama pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, dan terintegrasi. Penguatan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Forum Tematik Bakohumas Polri Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).
Forum bertema “Optimalisasi Layanan Polisi 110 dalam Mendukung Pelayanan Publik Presisi” itu mempertemukan perwakilan Bakohumas kementerian dan lembaga bersama unsur Polri, pemerintah, serta pakar kebijakan publik.
Pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup kesiapan personel, pola operasional, standar respons, integrasi sistem, hingga strategi komunikasi publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kepolisian.
Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Dra. Molly Prabawati, M.AP., mengatakan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terus meningkat. Masyarakat membutuhkan layanan yang mudah dijangkau, cepat merespons, dan memberikan penyelesaian secara konkret.
Dalam konteks tersebut, Layanan Polisi 110 dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu kanal yang memungkinkan masyarakat memperoleh bantuan kepolisian selama 24 jam.
Penata Kehumasan Polri Utama Tk II Divhumas Polri Brigjen Pol. Dicky Sondani, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keberadaan 110 harus memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Dicky, Layanan Polisi 110 tidak boleh dipandang semata sebagai nomor telepon atau perangkat teknologi. Layanan tersebut harus menjadi representasi kehadiran negara ketika masyarakat membutuhkan bantuan.
“Ketika masyarakat menghubungi 110, mereka harus yakin bahwa Polri mendengar, Polri merespons, dan Polri hadir,” ujar Dicky.
Ia menjelaskan, optimalisasi layanan dilakukan melalui sejumlah aspek, mulai dari penguatan infrastruktur dan integrasi sistem, pembenahan mekanisme operasional, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga penguatan komunikasi kepada publik.
Salah satu target yang didorong dalam pengembangan tersebut adalah respons awal operator terhadap panggilan masyarakat dalam waktu 10 detik serta kehadiran petugas di lokasi kejadian dalam waktu 10 menit.
Target itu membutuhkan sistem penerimaan dan penerusan laporan yang terintegrasi dengan kesiapan personel di lapangan. Kecepatan respons juga harus diikuti dengan ketepatan dalam menentukan unit yang menangani laporan.
Kepala Biro Teknologi Komunikasi Div TIK Polri Brigjen Pol. Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si., menjelaskan setiap laporan yang masuk melalui 110 dicatat dan diproses melalui sistem untuk kemudian diteruskan kepada unit atau personel yang paling sesuai dan memiliki kedekatan dengan lokasi kejadian.
Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan berbagai situasi yang membutuhkan penanganan kepolisian, antara lain kecelakaan lalu lintas, tindak kejahatan, keadaan darurat, kebakaran, gangguan lalu lintas, maupun kebutuhan informasi mengenai layanan kepolisian.
Indarto menekankan bahwa masyarakat dalam kondisi darurat membutuhkan akses yang sederhana dan mudah diingat. Karena itu, keberhasilan 110 tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengenalan nomor tersebut, tetapi juga oleh kemampuan sistem dan petugas dalam memberikan respons secara cepat dan tepat.
Pengembangan berikutnya diarahkan pada integrasi layanan dengan sistem kepolisian lainnya serta penguatan Command Center. Karo Jianstra Stamaops Polri Brigjen Pol. Marsudianto, S.I.K., M.Si., menyebut pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan, menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan.
Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung sejumlah pekerjaan, seperti transkripsi percakapan, pelacakan lokasi, dan klasifikasi data. Namun, peran manusia tetap menjadi bagian penting dalam proses pelayanan, khususnya ketika berkomunikasi dan memberikan respons kepada masyarakat.
Aspek komunikasi publik juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Pakar kebijakan publik dan hubungan pemerintah Dr. Hardy R. Hermawan, S.Sos., M.Si., GRCE., menilai kecepatan pelayanan harus berjalan beriringan dengan komunikasi yang transparan, empatik, dan konsisten.
Menurut Hardy, teknologi yang canggih tidak akan cukup apabila tidak diikuti kualitas sumber daya manusia dan pola komunikasi yang mampu membangun kepercayaan publik.
“Keberhasilan Layanan Polisi 110 tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Kecepatan respons, kualitas sumber daya manusia, transparansi, komunikasi yang empatik, serta konsistensi pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik,” kata Hardy.
Forum tersebut juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Layanan Polisi 110. Sosialisasi diperlukan agar masyarakat memahami jenis laporan yang dapat disampaikan serta memberikan informasi secara benar dan lengkap.
Di sisi lain, pemanfaatan layanan juga perlu dijaga dari penyalahgunaan, seperti panggilan iseng, laporan palsu, maupun penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta. Edukasi publik diharapkan dapat membuat kanal 110 digunakan secara bertanggung jawab sehingga sumber daya kepolisian dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Melalui Forum Tematik Bakohumas 2026, Polri mendorong sinergi komunikasi bersama kementerian dan lembaga untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai fungsi Layanan Polisi 110.
Penguatan sistem, kesiapan personel, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi publik menjadi bagian dari upaya menjadikan 110 sebagai layanan kepolisian yang responsif dan dapat diandalkan.
Polri menegaskan transformasi Layanan Polisi 110 diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik Presisi yang tidak hanya cepat secara teknologi, tetapi juga tepat dalam penanganan dan humanis dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
