BERITA POLRI INVESTIGASI|Jakarta – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. A.M. Hendropriyono, menyambut positif hasil Survei Litbang Kompas 2026 yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai 82,6 persen.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap berbagai langkah pembenahan yang dilakukan institusi kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum.
Hendropriyono menilai angka kepuasan tersebut menjadi sinyal positif bahwa berbagai upaya reformasi internal Polri mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa hasil survei harus dipandang sebagai bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja.
“Angka kepuasan publik sebesar 82,6 persen patut diapresiasi karena menunjukkan masyarakat mulai merasakan adanya perbaikan dalam pelayanan maupun penegakan hukum yang dilakukan Polri,” ujarnya di Jakarta, Senin (29/6).
Meski demikian, Hendropriyono mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat tidak dapat dipertahankan hanya melalui capaian survei. Menurutnya, legitimasi publik terhadap institusi kepolisian dibangun melalui konsistensi dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat di setiap lini, disertai penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Kepercayaan publik harus dipelihara setiap hari melalui tindakan nyata. Profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus menjadi prinsip yang terus dijaga dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hendropriyono berharap implementasi konsep Polri Presisi terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, tepat, responsif, dan humanis. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas personel serta netralitas institusi sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Selain penguatan sumber daya manusia, Hendropriyono menilai pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Menurutnya, inovasi teknologi akan membantu Polri menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akurat sesuai tuntutan perkembangan zaman.
“Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan perlu terus dikembangkan agar pelayanan publik semakin cepat, akurat, dan akuntabel sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era modern,” pungkasnya.
