BERITA POLRI INVESTIGASI I Sentani, Jayapura: struktur Kepengurusan dewan Pimpinan Cabang Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia Kabupaten Jayapura resmi terbentuk lengkap, minggu 21/06/2026 di Aula Gereje Gidi Sentani. Terbentuknya struktur ini menjadi tonggak awal konsolidasi 129 Kampung se-Kabupaten Jayapura.
Ketua DPC PABPDSI Bapak Denis Felle, mengatakan bahwa pembentukan struktur DPC dilakukan untuk memastikan roda organisasi berjalan maksimal dalam mengawal aspirasi BPD di 129 kampun. Hari ini kita tidak hanya bentuk pengurus, tapi kita rajut komitmen. 129 kampung di Kabupaten Jayapura punya persoalan beda-beda. Dengan struktur yang lengkap, DPC siap turun kampung dan kawal aspirasi Masyarakat, ujarnya saat membuka sambutan.
Dalam sambutannya, ketua DPC PABPDSI Kabupaten Jayapura, Bapak Denis Felle, mengaskan 3 fokus kerja DPC ke depan yakni pertama, Pendampingan Hukum, agar Masyarakat merasakan keadilan sosial, kesejateraan atas haknya, kedua, Pelatihan tata Kelola dana desa supaya aparat Bamuskam dapat mengelolanya dengan benar dan ketiga, Pengawalan program pemerintah di Kampung. BPD itu ujung tombak. Kalau BPD kuat dan paham aturan, maka 129 Kampung di Jayapura akan maju. Tugas kami di DPC adalah memastikan tidak ada lagi BPD yang dipanggil inspektorat karena dana Desa, tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PABPDSI Provinsi Papua, Bapak Marshall M.R. Hababuk, yang hadir langsung memberikan arahan organisasinya. Ia mengatakan bahwa PABPDSI adalah persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia, singkatnya: serikat atau organisasi resmi BPD Se-Indonesia. Kalau BPD adalah DPR-nya Kampung, maka PABPDSI itu DPRD atau DPD-nya BPD. Ketua DPW sekaligus selaku Pendiri PABPDSI mengatakan bahwa DPC Kabupaten adalah mitra pemerintah untuk menjembatani Masyarakat Kampung dengan Pemda, DPC juga merupakan benteng hukum untuk mengawal aspirasi Masyarakat dan sekaligus meluruskan persoalan yang selama ini mengalami kefakuman serta menyatukan semua persepsi yang keliru, pungkasnya.
Ketua DPW Provinsi juga menekankan pentingnya BPD menguasai regulasi agar tidak terjebak persoalan hukum. Saya titip 129 Kampung di Jayapura: BPD harus menjadi garda terdepan yang mengawasi, bukan yang diawasi. Pahami Permendagri No.110 tahun 2016. Kalau BPD paham aturan maka kepala Kampung juga ikut aman, dana Desa juga aman, tuturnya.
Rapat konsolidasi ini dihadiri 20 orang pengurus inti DPC Kabupaten Jayapura dan 10 orang pengurus inti DPW PABPDSI Provinsi Papua dan disaksikan oleh Ketua DPW PABPDSI Provinsi Papua. Dengan terbentuknya struktur lengkap DPC dan arahan dari DPW, diharapkan tercipta sinergi antara BPD, Kampung dan Pemerintah Daerah semakin solit untuk menjawab persoalan Masyarakat di 129 Kampung.
Penulis: Antonius Carceres Charles
