BERITA POLRI INVESTIGASI|Jakarta – Isu dugaan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan yang kembali mencuat di media sosial dinilai tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik. Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara ( PW FRN) Counter Polri, Agus Flores, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak memiliki bukti hukum yang kuat.
Menurut Agus, narasi yang berkembang luas terkait dugaan jaringan narkoba di Lapas Nusakambangan, termasuk yang menyeret sejumlah pejabat, hanya bersifat testimoni sepihak tanpa dukungan fakta maupun alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Itu hanya testimoni dan tidak bisa dibuktikan dengan alat bukti yang jelas. Isu seperti ini bukan hal baru, dan sejak dulu kerap muncul, namun tidak pernah dibuktikan secara hukum,” kata Agus Flores kepada media, Selasa (13/1).
Agus menegaskan, pernyataan yang ia sampaikan bukan dalam rangka membela Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) maupun Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas). Namun, ia menilai isu tersebut berpotensi menjadi fitnah yang disengaja untuk menjatuhkan nama baik pejabat negara.
“Ini bukan pembelaan personal. Tapi jika tuduhan disebarkan tanpa bukti, maka itu sudah masuk kategori pembentukan opini publik yang menyesatkan,” ujarnya.
Sebagai praktisi hukum, Agus menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi asas pembuktian. Ia meyakini, apabila ditemukan bukti kuat adanya keterlibatan oknum petugas Lapas, maka Menteri Imipas dan Dirjenpas akan bertindak tegas tanpa pandang bulu.
“Jika ada bukti nyata, saya yakin pimpinan akan sangat tegas. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus menduga isu tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan langkah tegas pemerintah dalam pemberantasan narkoba, termasuk jaringan kartel dan mafia narkotika.
“Isu ini dibangun oleh oknum kartel narkoba untuk menghancurkan dua figur pimpinan yang dikenal tegas dan berani,” pungkasnya.
