BERITA POLRI INVESTIGASI|Tambun – Ketua Umum Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, menegaskan bahwa kritik terhadap institusi Polri harus disampaikan secara proporsional, beretika, dan tetap menjunjung asas keberimbangan.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat internal FRN yang digelar pada Sabtu (20/12/2025) di kantor Sekretariat FRN Counter Polri.
Rapat yang berlangsung dinamis tersebut dihadiri jajaran pengurus DPP, Ketua Kode Etik, wartawan, serta penasihat hukum dari wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Sejumlah peserta rapat menyampaikan berbagai masukan terkait kinerja kepolisian di lapangan, mulai dari penanganan perkara yang dinilai lamban hingga respons aparat terhadap laporan masyarakat.
Dalam forum tersebut, beberapa pengurus juga menyinggung sorotan terhadap pejabat tinggi Polri. Meski demikian, peserta rapat tetap mengapresiasi sistem pengaduan internal Polri, khususnya mekanisme laporan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), yang dinilai terus mengalami perbaikan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Agus Flores menyatakan pada prinsipnya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan wartawan. Ia menegaskan bahwa setiap keluhan akan ditampung dan dikoordinasikan melalui jalur resmi.
“Keluhan wartawan dari seluruh Indonesia akan saya tampung dan saya sampaikan langsung kepada pihak yang berwenang, termasuk Kapolri,” ujar Agus Flores.
Ia menekankan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan kepolisian sebaiknya disampaikan terlebih dahulu melalui surat resmi sebelum dipublikasikan ke media. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pemberitaan dan mencegah munculnya opini yang tidak berimbang.
“Kritik terhadap Polri tetap boleh dilakukan, tetapi harus proporsional. Tidak semua persoalan langsung dipublikasikan tanpa klarifikasi,” tegasnya.
Agus Flores juga menyebutkan bahwa DPP PW FRN akan segera mengirimkan surat kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia sebagai tindak lanjut hasil rapat tersebut.
“Sekretaris Jenderal akan kami tugaskan untuk menyampaikan hasil rapat ini ke seluruh DPW agar menjadi pedoman bersama,” jelasnya.
Menurut Agus, arah kebijakan PW FRN saat ini lebih mengedepankan profesionalisme serta upaya menjaga marwah institusi Polri, tanpa menghilangkan peran pers sebagai fungsi kontrol sosial.
“Kami tetap kritis, tetapi juga bertanggung jawab. Pers harus menjadi mitra strategis yang membangun,” pungkasnya.***
