BERITA POLRI INVESTIGASI|Semarang – Pusat Pendidikan Binmas (Pusdik Binmas) Lemdiklat Polri menggelar Seminar Internasional bertajuk “Optimalisasi Peran Polisi dan Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Guna Terciptanya Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan Nasional”, di Aula S. Ragil Poedjono, Pusdik Binmas, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakapolri Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., serta dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Asops Kapolri Komjen Pol. Fadil Imran, pakar JICA Jepang Nakanishi Akira, Ketua Ikatan Sakura Indonesia Sambodo Purnomo Yogo, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Edy Murbowo, serta para akademisi dari UKSW, UNDIP, UNS, UNNES, dan UNW.
Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menyoroti meningkatnya kesadaran publik terhadap akuntabilitas lembaga penegak hukum, terutama pasca peristiwa yang dikenal sebagai “Agustus Kelabu”, di mana demonstrasi ricuh menimbulkan korban jiwa.
“Pasca peristiwa tersebut, masyarakat menunjukkan keberanian lebih tinggi dalam menyampaikan kritik dan aspirasi. Ini menandakan meningkatnya kesadaran publik terhadap akuntabilitas lembaga penegak hukum. Tuntutan terhadap reformasi Polri menjadi bagian dari gerakan nasional untuk memperkuat transparansi, empati, dan reformasi kelembagaan,” ujar Komjen Dedi.
Ia menambahkan bahwa deretan unjuk rasa besar pada Agustus–September 2025 memperlihatkan krisis legitimasi Polri, yang menegaskan perlunya reformasi struktural dan kultural secara menyeluruh.
“Permasalahan internal yang diidentifikasi meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas penegakan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta budaya impunitas yang menggerus kepercayaan publik,” jelasnya.
Wakapolri menjelaskan bahwa Polri telah mengundang berbagai tokoh masyarakat sipil dan akademisi untuk melakukan kajian bersama.
“Hasil kajian koalisi masyarakat sipil menemukan 130 persoalan dalam 12 isu utama, mulai dari pengawasan hukum, tata kelola SDM, hingga orientasi pelayanan publik,” ungkapnya.
Menurut Komjen Dedi, Polri perlu melakukan perbaikan signifikan dalam profesionalisme dan akuntabilitas, dengan memperkuat pengawasan eksternal serta menekan perilaku represif.
“Pembelajaran dari praktik kepolisian global menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti body-worn camera, CCTV, dan sistem digital terintegrasi untuk menjamin transparansi dan perlindungan HAM,” katanya.
Sebagai penutup, Wakapolri mengutip ucapan Sir Robert Peel, tokoh kepolisian Inggris:
“The police are the public, and the public are the police — efektivitas kepolisian ditentukan oleh sedikitnya kejahatan dan besarnya kepercayaan rakyat.”
Sementara itu, Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana menegaskan pentingnya kolaborasi antara polisi dan masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan serta menciptakan lingkungan yang aman dan produktif.
“Keamanan lingkungan bukan sekadar menekan angka kriminalitas, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Komjen Chryshnanda menambahkan bahwa pendekatan community policing menjadi strategi utama untuk mewujudkan keamanan berkelanjutan. “Polisi tidak hanya hadir saat konflik, tetapi harus menjadi penjembatan sosial yang memanusiakan manusia,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemolisian efektif harus berlandaskan moralitas, literasi, dan profesionalitas, agar Polri mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya institusi yang dipercaya masyarakat.
Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh para Dirbinmas Polda seluruh Indonesia, Kapolres, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, tenaga pendidik, serta peserta didik Dikbangspes Gelombang 3 Pusdik Binmas.
